Prabowo Yakin Presiden Jokowi Mampu Selesaikan Konflik KPK dan Polri

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Prabowo Subianto meyakini Presiden Joko Widodo mampu menangani kisruh antara KPK dan Polri.

"Kita percayakan semuanya kepada Presiden," kata Prabowo kepada wartawan usai acara peletakan batu pertama kantor DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Bulan lalu, Jokowi mengundang Prabowo ke Istana Negara di tengah polemik antara KPK dan Polri. Usai pertemuan tersebut, Prabowo memastikan Jokowi mengamblik keputusan sesuai kehendak publik.

Konflik KPK-Polri dipicu saat Jokowi mencalonkan Komjen Budi Gunawan calon tunggal Kapolri. Sehari sebelum uji kepatutan dan kelayakan, KPK menetapkan Komjen Budi tersangka.

Beberapa hari setelah penetapan tersangka Komjen Budi, Bareksrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Saat itu juga Bambang ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus lama.

Temui Prabowo, Jokowi Dinilai tak Powerful Sebagai Presiden

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dinilai sebagai sinyal jika Jokowi mulai menyadari pentingnya pengelolaan kekuasaan.

"Pertemuan dengan Prabowo sinyal bahwa Jokowi mulai menyadari dia harus memikirkan persoalan pengelolaan kekuasaan. Dia harus mampu mengendalikan kekuasaan politik," kata Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari memandang di Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut Qodari, posisi Presiden Jokowi saat ini tidak cukup mencerminkan kesuksesan dalam konteks mewujudkan sistem pemerintahan presidensial sesungguhnya. Ia menjelaskan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dapat diartikan sebagai wujud konstitusional dari sebuah kerajaan, maka presiden seharusnya adalah raja.

Presiden harus mampu memikul dan mengambil keputusan atas segala macam urusan kenegaraan dan permasalahannya. "Dari situ ada benang merah, bahwa Jokowi saat ini tidak cukup 'powerful' dalam posisi sebagai Presiden. Ini sebuah realita yang bisa dikatakan pahit dan juga sebuah tantangan," jelas Qodari.

Akibat posisinya yang lemah secara politik, Qodari berpendapat Jokowi bak sedang mendayung di antara dua karang di 100 hari masa pemerintahannya.
"Jokowi bisa mengalkulasi kekuatan politiknya. Pertemuan dengan Prabowo saya rasa bagian dari kalkulasi yang dilakukannya," terang dia.

UU Pilkada Sah, Koalisi Merah Putih Borong 31 Gubernur

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) akan disahkan pada tanggal 25 September 2014.

Demikian hasil keputusan Rapat Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi di ruang pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Hingga saat ini, hanya PDIP dan Hanura yang tetap ngotot menginginkan adanya pemilihan langsung untuk Gubenur, Walikota dan Bupati. PKB menginginkan adanya pemilihan langsung hanya untuk gubernur, sedangkan untuk walikota dan bupati dipilih oleh DPRD.

Sebaliknya partai pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih: Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP dan Demokrat sepakat seluruh kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"PKB menginginkan adanya pemilihan langsung hanya untuk gubernur. Sedangkan untuk walikota dan bupati dipilih oleh DPRD. Sedangkan fraksi lain seperti Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan PPP tetap agak seluruh kepala daerah dipilih oleh DPRD," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hakam Naja, usai Rapim DPR (8/9).

Jika RUU Pilkada nanti disahkan dan dimenangkan kubu Koalisi Merah Putih, maka partai pendukung Jokowi-Kalla sulit memenangi pemilihan kepala daerah karena hampir mayoritas anggota DPRD dikuasai partai pendukung Prabowo-Hatta.

Partai pendukung Jokowi-Kalla hanya akan menang di dua provinsi, yaitu Bali dan Kalimantan Barat. Sedangkan sisanya akan disapu bersih Pendukung Prabowo-Hatta.

Berikut perhitungan perolehan kursi di DPRD yang dikutip dari TEMPO:

1. Aceh = Prabowo 38, Jokowi 33
2. Sumatera Utara = Prabowo 63, Jokowi 35
3. Sumatera Barat = Prabowo 49, Jokowi 16
4. Riau = Prabowo 45, Jokowi 20
5. Jambi = Prabowo 36, Jokowi 19
6. Sumatera Selatan = Prabowo 40, Jokowi 30
7. Bengkulu = Prabowo 27, Jokowi 18
8. Lampung = Prabowo 51, Jokowi 34
9. Bangka Belitung = Prabowo 29, Jokowi 16
10. Kepulauan Riau = Prabowo 26, Jokowi 19
11. DKI Jakarta = Prabowo 57, Jokowi 49
12. Jawa Barat = Prabowo 65, Jokowi 35
13. Jawa Tengah = Prabowo 56, Jokowi 44
14. DI Yogyakarta = Prabowo 33, Jokowi 22
15. Jawa Timur = Prabowo 55, Jokowi 41
16. Banten = Prabowo 52, Jokowi 33
17. Bali = Prabowo 27, Jokowi 28
18. Nusa Tenggara Barat = Prabowo 47, Jokowi 18
19. Nusa Tenggara Timur = Prabowo 34, Jokowi 31
20. Kalimantan Barat = Prabowo 37, Jokowi 39
21. Kalimantan Tengah = Prabowo 24, Jokowi 21
22. Kalimantan Selatan = Prabowo 36, Jokowi 19
23. Kalimantan Timur = Prabowo 35, Jokowi 20
24. Kalimantan Utara = Prabowo 22, Jokowi 13
25. Sulawesi Selatan = Prabowo 63, Jokowi 22
26. Sulawesi Tengah = Prabowo 27, Jokowi 18
27. Sulawesi Utara = Prabowo 25, Jokowi 18
28. Sulawesi Tenggara = Prabowo 33, Jokowi 12
29. Gorontalo = Prabowo 33, Jokowi 12
30. Sulawesi Barat = Prabowo 34, Jokowi 11
31. Maluku = Prabowo 25, Jokowi 20
32. Maluku Utara = Prabowo - , Jokowi - *)
33. Papua = Prabowo 35, Jokowi 21
34. Papua Barat = Prabowo 28, Jokowi 17

Keterangan: Perolehan kursi di Maluku Utara belum diketahui karena Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang.


Klik disini untuk lihat lebih banyak 

Prabowo: Keputusan MK Harus Kita Hormati

Prabowo Subianto meminta kepada para pendukungnya agar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, yang menolak gugatannya ke KPU soal Pemilu Presiden 2014. Dia pun meminta doa restu untuk tetap melanjutkan "perjuangan para pendiri bangsa untuk Indonesia Merdeka."

Demikian keterangan tertulis Prabowo yang disebarkan di media sosial Kamis malam.

"Selamat malam sahabat. Malam ini saya ingin kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh sahabat yang telah bergabung di halaman Facebook ini, atas atas kepercayaan, dukungan dan doa' yang selama ini telah saudara berikan kepada saya dan mitra saya saudara Muhammad Hatta Rajasa," tulis Prabowo dalam akunnya di Facebook.

Usai rapat tertutup dengan pimpinan parpol Koalisi Merah Putih usai mendengarkan putusan MK, Prabowo memilih tidak ikut jumpa pers. Dia memilih membesuk pendukungnya yang luka-luka akibat bentrok dengan aparat keamanan di tengah unjuk rasa di depan Jalan Medan Merdeka Barat Kamis siang.

"Baru saja saya ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjenguk sahabat-sahabat yang siang tadi terluka saat mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Saya merasakan langsung begitu besar harapan yang mereka sampaikan kepada saya, saudara Hatta Rajasa dan Koalisi Merah Putih," kata dia.

"Walau tidak mencerminkan keadilan substantif, keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati. Malam ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian, kepercayaan yang telah sahabat berikan kepada kami tidak akan pernah kami sia-siakan," lanjut Prabowo.

Dia melanjutkan bahwa, di parlemen dan di setiap kesempatan yang ada, bersama Hatta Rajasa dan seluruh mitra Koalisi Merah Putih berkomitmen untuk terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan.

Prabowo pun mengingatkan bahwa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang bangkit. Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bukan menjadi pesuruh bangsa asing. Kami akan selalu ingat dan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk Indonesia Merdeka.

"Untuk perjuangan ini kami kembali mohon doa' dan restu dari sahabat sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Salam Indonesia Raya! Sahabatmu, Prabowo Subianto," demikian akhir pernyataannya.


Klik disini untuk lihat lebih banyak 

Prabowo Kirim 12 Ribu Surat ke PNS di Yogya

Cara unik ditempuh oleh tim sukses pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta untuk meraih simpati para PNS di Kabupaten Gunungkidul, DIY yaitu dengan berkirim surat kepada belasan ribu PNS melalui kantor pos.

Sebanyak 12.100 surat pribadi dikirim melalui kantor pos Wonosari sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 19 Juni sebanyak 7700 lembar dan 20 Juni sebanyak 4400 lembar.

Dalam amplop surat sebelah kiri terdapat foto besar Prabowo memakai kopiah dan alamat. Tidak lupa juga terdapat pada bagian bawah surat meminta masyarakat memberikan masukan melalui surat ke alamat dan pesan singkat nomor telepon.

Dalam surat yang bertanggal 6 Juni, Prabowo meminta doa restu untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang. Selain itu ada visi dan misi di antaranya meningkatkan kesejahteraan semua golongan dan merangkul semua golongan untuk meraih cita-cita mulia di masa depan. Prabowo berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah.

Sankin Kepala sekolah SMK 2 Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY  mengatakan hampir semua guru dan pegawai yang berjumlah 170 orang mendapatkan surat pribadi nomor urut 1 tersebut.

"Kita tidak keberatan menerima surat dan semua surat sudah kita berikan kepada alamat yang dituju," katanya, Senin 23 Juni 2014.

Meski menerima surat namun para PNS tetap netral dan menyerahkan keputusan masing-masing PNS.

"Kita tetap netral sesuai aturan yang ada," bebernya.

Manajer Operasional Kantor Pos Wonosari, Wedha Wijayanto, mengatakan, ribuan surat tersebut langsung dikirim ke sekolah tujuan pada hari Sabtu 21 Juni 2014.

"Semua surat sudah kita kirim sesuai alamat dan belum ada yang dikembalikan," katanya.

Wedha mengaku tujuan surat tersebut mirip yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu.

"Mirip yang dikirimkan Pak Aburizal saat Pemilu kemarin," katanya.

Anggota Panwaslu Gunungkidul divisi pengawasan, Budi Haryanto, mengatakan sampai saat ini belum mengetahui apakah surat tersebut menyalahi aturan atau tidak.

"Masih kami kaji, dan akan dibahas dalam rapat," katanya.


Klik disini untuk lihat lebih banyak 

Heboh Mik Emas Prabowo dan Jokowi Mirip Syahrini

Ada yang menarik saat Debat Capres Jilid III antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu 22 Juni 2014 malam. Yakni mikrofon atau mik yang digunakan kedua kandidat capres tersebut.

Warna mik Prabowo dan Jokowi disebut-sebut mirip mik penyanyi Syahrini, lantaran berwarna emas. Para netizen atau pengguna internet di Twitter ramai membicarakannya.

"#DebatCapres miknya warna emas. Ngeliat Prabowo-Jokowi ngomong kok jadi kayak ngeliat Syahrini ya -_- #sesuatu," kicau ‏@RidhoBrado, Minggu (22/6/2014).

Hal senada juga dikatakan pengguna Twitter lainnya, Diajeng Ratna Audia. "Nonton debat capres sama Ibu. Bukannya ngebahas isi debat kalahkah : "Ih itu mik-nya emas, kayak mik Syahrini," kicau ‏@manoshanda.

Kicauan soal mik tersebut juga disampaikan oleh ‏@Rockin_Marvin: "Mik debatnya kayak mik kepunyaan Syahrini. Emas-emas gitu deh. Sesuatu banget deh" dan ‏@MademoisselleO: "Tante Syahrini, mik nya dipinjem sama panitia debat capres ya? Warnanya emas gitu, tak kira abis minjem sama panggung sebelah."

Pada debat kali ini, Prabowo dan Jokowi beradu gagasan soal 'Politik Internasional dan Ketahanan Nasional'. Ini merupakan yang kali kedua mereka 'bertarung' tanpa didampingi cawapres. Sebelumnya mereka debat soal Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada sesi kedua.

Dalam visi misi terkait Politik Internasional dan Ketahanan Nasional, Prabowo menitikberatkan bahwa pertahanan sesungguhnya adalah kemakmuran rakyat. Sementara Jokowi mengusung politik luar negeri yang bebas dan aktif di samping membangun ketahanan nasional untuk bersaing dengan negara lain.
(Rizki Gunawan)


Klik disini untuk lihat lebih banyak 

Tim Prabowo pamer surat pemberhentian dengan hormat dari Habibie

Kubu Prabowo menanggapi pernyataan mantan Menhankam/Pangab Jenderal (purn) Wiranto soal surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Jubir Timses Prabowo - Hatta Marwah Daud Ibrahim membantah Prabowo dipecat.

"Ada surat nomor 62/ABRI/1998 di bulan November 1998 memberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI dengan hak pensiun. Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas," kata Marwah, Jumat (20/6).

Marwah menunjukkan salinan surat yang ditandatangani Presiden BJ Habibie tanggal 20 November 1998.

"Beliau diberhentikan dengan hormat. Bukan dipecat," kata wanita berjilbab ini.

Sebelumnya Wiranto menjelaskan soal polemik Prabowo diberhentikan secara terhormat atau tidak.

Menurutnya, seorang prajurit berhenti dari dinas militer ada dua jenis, yakni secara terhormat atau tidak terhormat.

"Diberhentikan dengan hormat karena sudah habis masa dinasnya karena cacat akibat operasi, karena sakit jadi tidak bisa melanjutkan tugas, atau karena permintaan sendiri dan diizinkan atasannya," kata Jenderal (Purn) Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jalan HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Kamis (19/06).

Sementara, prajurit yang diberhentikan dari militer secara tidak hormat dikarenakan melanggar sumpah prajurit, sapta marga, undang-undang. Karenanya, Wiranto menegaskan dalam kasus penculikan aktivis 1997, Prabowo Subianto dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"Maka Prabowo sebagai Letjen Pangkostrad dibuktikan DKP terbukti terlibat dalam kasus penculikan maka diberhentikannya itu sesuai norma yang berlaku. Jadi hormat atau gak hormat itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Jadi terpulang pada masyarakat mau menggunakan istilah bagaimana," katanya.


Klik disini untuk lihat lebih banyak