"Tidak ada jalan lain, jika (Jokowi) dibiarkan lebih lama menjadi presiden, negara ini akan hancur berkeping-keping," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule, dikutip ACW dari RMOL.
Bukti terbaru, kata Sumule yang juga jurubicara aktivis ProDemokrasi (ProDem), Jokowi memutuskan akan meminjam utang sebesar 2,5 miliar dolar AS atau setara Rp 32,5 triliun kepada Bank Dunia. Padahal di forum Konferensi Asia Afrika yang digelar belum lama ini, Jokowi menyerukan untuk tidak bergantung kepada lembaga donor salah satunya Bank Dunia.
"Pidato Jokowi di KAA terbukti cuma pencitraan. Seruan Jokowi tidak boleh bergantung kepada lembaga donor seperti World Bank, IMF, ADB dan lembaga donor lainnya hanya omong kosong dan bualan belaka," katanya.
"Jokowi terbukti tak mampu menutupi "kebocoran" seperti yang kerap diungkap Prabowo (Prabowo Subianto). Jokowi terbukti telah gagal mengelola negara," demikian Sumule.
Kepastian pemerintahan Jokowi akan berutang sebesar Rp 32,5 triliun kepada Bank Dunia disampaikan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves.
Menurut dia, pencairan utang tersebut adalah bagian dari kesepakatan Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia pada Mei lalu. Pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.
"Jumlah sebesar 2,5 miliar dolar masih estimasi sebetulnya. Kalau pemerintah cepat melaksanakan proyek di sektor yang kami sebutkan, maka kami juga akan cepat menggelontorkan dana itu. Tapi kalau lambat ya sebaliknya," jelas Chaves saat ditemui wartawan di Fairmnont Hotel, Jakarta, kemarin.
Ingkar Janji Lagi
Dulu, Jokowi juga pernah mengatakan anggaran subsidi BBM yang jumlahnya Rp 1300 triliun akan dialihkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Nyatanya, hingga saat ini belum menunjukan hasil apa-apa padahal subsidi BBM sudah dicabut.
"Sementara utang Indonesia keluar negeri malah bertambah Rp 35 triliun yang sebelumnya berjumlah Rp 2.600 triliun," tutur Direktur Eksekutif Nurjaman Cente for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman.
Presiden Jokowi, kata dia, harus bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari penambahan utang sebesar Rp 35 triliun tersebut, sehingga rakyat bisa paham kemana anggaran tersebut disalurkan.
Dilanjutkan Jajat, jika dana tersebut digunakan untuk menambah pembangunan infrastruktur dan transportasi harus dijelaskan juga bagaimana progresnya. Hal itu penting agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi negatif.
"Menambah utang negara berarti beban negara juga bertambah, dan mau tidak mau rakyat juga akan terkena dampaknya. Kebijakan menghapus subsidi BBM merupakan kado terpahit bagi rakyat, jangan lagi bebankan rakyat dengan utang negara yang begitu besar," demikian Jajat.
Sumber: Atjehcyber