Pemerintah berencana menutup ruang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan melakukan moratorium PNS pada 2015 mendatang. Meskipun demikian, pemerintah tetap akan membuka penerimaan PNS hanya untuk profesi-profesi tertentu. Dengan itu diharapkan belanja pegawai pemerintah akan tidak terlalu besar dan menggerus anggaran negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah tetap akan membuka penerimaan PNS untuk profesi tertentu seperti guru, tenaga medis, ahli tata kota, tenaga fungsional penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan, ahli pengairan, ahli tata kota, ahli teknik sipil dan ahli mitigasi bencana.
“Itu tetap kita perlukan. Jadi tetap ada. Tapi kalau hanya sekadar sekretaris, tenaga keamanan kan tidak perlu semua jadi PNS,” ujar dia usai Rakor Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Yuddy sebagaimana dilansir Merdeka menegaskan, moratorium tersebut dilakukan juga untuk memetakan kebutuhan riil pegawai baru di pemerintahan. Namun, kata dia, tidak hanya pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintahan daerah.
“Ada daerah yang kebanyakan PNS dan ada yang kurang PNS. Jadi yang banyak ditaruh ke daerah yang kurang,” tegas dia.
Bagi PNS yang saat ini sudah ada akan ditingkatkan efektifitasnya. Sehingga, anggaran yang dikeluarkan pemerintah dapat efisien. Moratorium ini juga ditegaskan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. “Malah akan lebih simple dan responsif terhadap pelayanan publik,” tutupnya.
