"Penting membangun dari desa dan pinggiran. Persoalan pembangunan berusia pendek karena pondasinya rapuh," kata pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago, Jumat (5/9/2014).
Menurutnya, keseimbangan dalam berbagai lini, antara pusat dan daerah penting dalam melaksanakan pembangunan. "Artinya kita akan rentan masuki wilayah ketidakadilan. Keseimbangan penting menjadi bangsa kuat, kokoh. Menciptakan pertumbuhan sambil menciptakan keseimbangan," jelas Andrinof.
Dia menambahkan, selama 10 tahun belakangan ini tidak ada kebijakan pangan yang bisa mengubah Indonesia jadi bangsa berdaulat. Terbukti, pemerintah terus menerus melakukan impor pangan. "Memasuki pemerintahan baru kita harus bertobat, kita harus tobat karena kita berdosa. Bahwa kita selama ini lakukan jalan yang salah. Perhatikan sektor kelautan, pangan. Hasilnya bukan semata keseimbangan fisik, tapi membangun manusia dan masyarakat," ujar Andrinof.
Sementara itu, Dewan Penasihat Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti), Alwi Hamu mengatakan pemerintahan ke depan harus bisa mengatasi persoalan pangan di Indonesia. Bahkan, untuk mengatasi persoalan itu, masyarakat juga harus dilibatkan. Caranya, dengan memberikan saran kepada pemerintahan yang baru. “Kita rakit pemikiran, kesimpulan yang bisa kita sumbangkan pada pemerintah ke depan. Yakin, Indonesia sebuah negara kaya pangan tidak hanya dari daratan," tutur Alwi.
Kata dia, meski memiliki wilayah luas dengan potensi pangan yang banyak, Indonesia tetap melakukan impor beras. Stempel negara agraris, sekaligus pengekspor beras pada 1987-1988 sudah tidak lagi melekat. "Hanya beberapa tahun lalu ekspor beras. Itu karena ada kepedulian pemerintah untuk mendorong petani kita. Tapi, sekarang kita malah impor. Ini kan sebuah ironi," tutup dia. (ugo)
Klik disini untuk lihat lebih banyak