Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap menggunakan 34 kementerian dalam kabinetnya. Padahal, saat debat capres dan kampanye, dia berjanji akan membuat kabinet ramping (sekitar 24 Menteri) demi efektivitas dan kelincahan birokrasi.
Sayangnya, saat disinggung soal komitmennya tersebut, Jokowi malah berkelit dan mengambil contoh yang kurang masuk akal.
"Saya berikan contoh, negara tetangga Malaysia jumlah penduduknya 24 juta kementeriannya ada 24. Nah kita 240 juta penduduknya, kementerian harusnya 240," kata Jokowi saat jumpa pers di Kantor Tim Transisi, Jakarta, Senin (15/9/2014), seperti diberitakan vivanews.
Jokowi beralasan, pemerintahannya nanti, memerlukan sokongan yang kuat dari menteri. Sebab, dia meyakini pemerintahannya akan baik bila disokong oleh menteri yang kuat juga.
"Yang paling penting kita bangun kabinet yang kuat dan siap untuk bekerja, siap laksanakan program-program," terangnya.
Sebelumnya Jokowi menyatakan dalam kebinetnya akan diisi 18 kursi menteri dari kalangan profesional dan 16 kursi dari kalangan partai politik pengusung. Namun, dia masih enggan menyebut siapa saja orang-orang yang mengisinya.
"Kita tidak bahas ke sana. Nanti pada waktunya akan disampaikan," pungkasnya.
Tak hanya Jokowi yang ngeles soal kabinet ramping. Sekjen PDIP bahkan menyatakan "Perampingan Kabinet Itu Artinya Mengurangi Wakil Menteri."
"Pemahaman perampingan itu jangan melihat mengurangi arsitektur kabinet. Tapi mengurangi wakil menteri," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (16/9).
Klik disini untuk lihat lebih banyak