Jokowi menjelaskan bukan sebagai pengguna anggaran pengadaan meski mengetahui proyek pengadaan bus Transjakarta senilai Rp1,5 triliun itu.
"Tolong dibedakan antara yang mengeluarkan kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Pengguna anggaran itu bukan gubernur, tapi kepala dinas," ujar Jokowi.
Kendati demikian dia mengaku memang mengatahui adanya proyek pengadaan transportasi publik tersebut, bukan berarti dirinya mesti bertanggung jawab pada proyek dari tahun anggaran tahun 2013 tersebut.
"Ketika itu benar, saya sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Jokowi.
Dalam laporan majalah TEMPO, nama Michael Bimo disebut-sebut terlibat dalam proyek pembelian bus TransJakarta yang diduga bermasalah.
Bimo sendiri bukan orang asing bagi Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Mereka sama-sama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Solo, Jawa Tengah.
Ketika Jokowi terpilih menjadi wali kota pada 2005, laki-laki 41 tahun itu duduk di Dewan Perwakilan Daerah kota yang sama. Sebagai Wakil Ketua PDI Perjuangan Solo, Bimo termasuk dalam tim sukses Jokowi yang berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua PDI Perjuangan Solo, pada pemilihan wali kota.
Mantan Kadishub DKI Udar Pristono menegaskan Jokowi yang memperkenalkan dirinya dengan Michael Bimo Putranto selaku makelar pembelian bus TransJakarta dan mantan timsesnya sewaktu pilgub. Jokowi juga meminta Bimo diamankan sebagai pemenang tender, menyepakati komisi termasuk untuk dibagikan kepada Jokowi.
Berapa waktu lalu bahkan santer diberitakan bahwa bukti-bukti transfer kepada pihak-pihak yang menerima uang haram sudah dipegang kejaksaan. Sehingga pembohongan publik jika tanggung jawab hukum atas dugaan kasus korupsi ini hanya disorot dan dilimpahkan kepada Udar Pristono. Jokowi adalah pejabat yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.(petikan)
Klik disini untuk lihat lebih banyak